Korupsi di Negara-ku

Korupsi di Negara-ku

Mendengar kata korupsi, sepertinya belakangan ini santer terdengar banyak pejabat negara yang tersangkut masalah korupsi. Mengupas atau membahas tentang korupsi memang tak akan ada habisnya, tapi saya akan sedikit membahas tentang korupsi.

Sebelumnya kita harus tau apa arti dari korupsi itu sendiri. Korupsi merupakan  tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan bangsa baik secara moral dan materiil.

Apa hukuman untuk yang melakukan korupsi?

Dasar hukum untuk tindak pidana (perdata) korupsi adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor  20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut, diatur berapa hukuman penjara dan denda minimum dan maksimum bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hukuman tersebut bervariasi mulai dari 1 tahun hingga maksimum 20 tahun penjara, dan bergantung pada pihak yang melakukan tindak pidana korupsi (apakah orang yang menyuap atau yang disuap).

Penegakan hukum terhadap para koruptor masih lemah, terutama yang terkait dengan vonis yang rata-rata ringan, kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Prof Dr Edy Suandi Hamid.

Mendengar pernyataan itu, terasa miris bila membandingkan hukum para korupror dan maling ayam yang tidak jauh berbeda masa tahanannya padahal pada kenyataannya para koruptor sangat sangat merugikan negara dengan angka yang cukup fantastis, sedangkan yang maling ayam tidaklah begitu walau memang itu perbuatan yang salah. Inikah yang namanya keadilan hukum di Indonesia? Menurut saya hukum di Indonesia sedang dalam keadaan yang membingungkan, seperti ada tapi tak terlalu tampak keadilan dari hukum itu sendiri.

Menegakkan hukum untuk para korupsi memanglah bukan sesuatu yang mudah.

Adanya KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) merupakan salah satu cara untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Walau sudah berusaha keras memberantas korupsi, tapi tak banyak yang terbukti korupsi. Yah, yang namanya pelaku korupsi, untuk menutupi aksi tersebut, suap tentunya diberikan dengan diam-diam, bisa secara tunai atau melalui transfer bank atas nama lain dan di lain negara. Pada akhirnya ketika tidak ada bukti fisik yang bisa diajukan di pengadilan, hakim akan memutuskan sesuai dasar hukum yang pasti (tidak ada bukti = tidak ada kejahatan).

Hukum itu tidak tidak bercela, ada banyak celah yang mungkin bisa digunakan para koruptor untuk lolos. Para koruptor juga punya banyak cara untuk membersihkan dirinya dari tuduhan korupsi. Di rentang waktu hukuman minimum dan maksimum pun terdapat interpretasi yang berbeda-beda mengenai ‘seberapa berat’ korupsi yang dilakukan seseorang. Apakah berdasar jumlah uang yang dia korupsi, berapa lama dia korupsi, berapa orang yang terlibat, dan sebagainya. Semuanya tak terlalu menjelaskan.