Wajah Hukum Di Indonesia

Wajah Hukum di Indonesia

Wajah Hukum di Indonesia, bukanlah hal yang mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia pada saat sekarang-sekarang ini. Sebuah realita yang terjadi di ranah hukum Indonesia menggambarkan wajah hukum yang sulit untuk ditemui keadilan didalamnya. Dalam hukum di indonesia seperti berlaku hukum dimana yang kuat akan menang, dan sebaliknya yang lemah akan kalah. Entah dimana letak keadilan hukum indonesia, hal ini sangatlah tercermin pada perbandingan kasus-kasus korupsi  dan seorang rakyat biasa yang maling ayam atau sejenisnya. Sudah banyak sekali ketidakadilan hukum di negeri ini diperlihatkan, sudah terlalu banyak, Penegakan hukum yang berkeadilan hanya sebagai semboyan belaka yang dalam waktu singkat akan dilupakan.

Melihat hukum di indonesia masih sangatlah kurang dikarenakan masih minimnya mental dan jiwa para penegak hukum. Banyak kasus di negara ini yang belum sempat terselesaikan oleh adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan dan wewenang kekuasaan mereka. Begitu juga penegak hukum yang masih belum bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat di Indonesia.
Berbagai tindakan diskriminasi masih terlihat di negeri kita dimana para penegak hukum lebih mendahulukan keadilan kalangan atas di bandingkan keadilan kalangan bawah.
Hal ini disebabkan kalangan atas memiliki  Kekuasaan dan Materiil yang berlebih. Seperti bunyi hukum rimba yang kuat ialah yang menang.

Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki jiwa yang lemah dalam menegakkan keadilan. Dimana-mana menghalalkan segala cara yang mereka miliki hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Tanpa melihat akibatnya yang merugikan orang lain. Dapat dilihat secara jelas bahwa keadilan di indonesia masih sangatlah kurang. Saya malah berdapat bahwa keadilan di Indonesia hanyalah untuk kalangan tertentu saja dan keadilan untuk kalangan bawah bagi mereka hanyalah mimpi.

Seharusnya keadilan di Indonesia bisa lebih melihat mana yang benar dan mana yang salah dan tidak memihak kalangan apapun dalam menegakkan hukum yang bersalah ialah yang harus dihukum  agar keadilan di Indonesia bisa ditegakkan setinggi-tingginya. Seharusnya meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakan begitu pun dengan keadilan.

Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negri maupun luar negri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari kebaikan. Di awal tahun 2010 ini, kita dapat mengatakan semua institusi penegak hukum dalam proses pidana mendapat sorotan yang tajam.

Dari kepolisian kita akan mendengar banyaknya kasus penganiayaan dan pemerasan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oknum polisi pada saat proses penyidikan. Terakhir perihal kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Institusi kejaksaan juga tidak luput dari cercaaan, dengan tidak bisa membuktikannya kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, bahkan terakhir muncul satu kasus dimana jaksa gagal melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang baik setelah surat dakwaannya dinyatakan tidak dapat diterima. Adanya surat dakwaan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim, menunjukkan bahwa jaksa tersebut telah menjalankan tugasnya dengan dengan tidak profesioanl dan bertanggung jawab. Ironisnya tidak diterimanya surat dakwaan tersebut disebabkan karena hampir sebagian besar tanda tangan di berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan tanda tangan palsu. Akhirnya proses pidana sampai di tangan hakim (pengadilan) untuk diputus apakah terdakwa bersalah atau tidak. Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan masyarakat. Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat telah menyebabkan adanya berbagai aksi yang merujuk pada kekecewaan pada hukum. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait dengan merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga berlambang pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi hukum ini sempat menyeret nama pimppinan tertingginya sebagai salah satu mafia peradilan. Meskipun kebenarannya sampai saat ini belum terbukti, namun kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan masuk sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Jika kita sudah tidak percaya lagi pada pengadilan, pada institusi mana lagi kita akan meminta keadilan di negri ini?

Mafia peradilan ternyata tidak hanya menyeret nama hakim semata, tetapi justru sudah merebak sampai pegawai-pegawainya. Panitera pengadilan yang tugasnya tidak memutus perkara ternyata juga tidak luput dari jerat mafia suap. Bahkan kasus suap ini telah menyeret beberapa nama sampai ke pengadilan. Ironisnya mafia ini juga sampai ke tangan para wakil rakyat yang ada di kursi pemerintahan. Sungguh ironis sekali kenyataan yang kita lihat sampai hari ini, yang semakin membuat bopeng wajah hukum Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan betapa rusaknya hukum di Indonesia. Mungkin yang tidak mendapat sorotan adalah lembaga pemasyarakatan karena tidak banyak orang yang mengamatinya. Tetapi lembaga ini sebenarnya juga tidak dapat dikatakan sempurna. Lembaga yang seharusnya berperan dalam memulihkan sifat para warga binaan (terpidana) ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah narapidana yang melebihi dua kali lipat dari kapasitasnya menjadikan nasib narapidana juga semakin buruk. Mereka tidak tambah sadar, tetapi justru belajar melakukan tindak pidana baru setelah berkenalan dengan narapidana lainnya. Tentunya ini jauh dari konsep pemidanaan yang sesungguhnya bertujuan untuk merehabilitasi terpidana. Bahkan fakta yang ada hari ini, beberapa narapidana dengan leluasanya membuat “aturan” sendiri dengan merubah hotel prodeo tersebut menjadi hotel bak bintang lima.

Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum , ketidakhormatan pada hokum, ketidakpercayaan pada hokum, serta adanya penyalahgunaan hukum.

Memang sangatlah memprihatinkan membahas hukum di indonesia untuk waktu sekarang, karena memang sulit menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Karena telah banyak pelanggaran dalam penyelenggaraan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh para petinggi maupun sekelumit orang lainnya.