Pengaruh variabel-variabel makro dalam perekonomian Indonesia

Pengaruh Variable-variabel Makro terhadap Perekonomian Indonesia

Pengaruh variable-variabel makro terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum membahas tentang pengaruhnya, maka lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ekonomi makro. Menurut Wikipedia Ekonomi makro atau makro-ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Ruang Lingkup Ekonomi Makro lebih Luas jika dibandingkan dengan Ekonomi mikro yang meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya.

Variabel – variabel makro yang  mempengaruhi perekonomian Indonesia diantaranya yaitu Konsumsi, Investasi, Pengeluaran pemerintah, dan Ekspor – Impor. Bagaimanakah pengaruh variabel tersebut dalam perekonomian di Indonesia, akan dibahas satu persatu.

Pengaruh Variabel Makro Terhadap Konsumsi

Setiap orang atau keluarga mempunyai skala kebutuhan yang dipengaruhi oleh pendapatan. Kondisi pendapatan seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Makin tinggi pendapatan, makin banyak jumlah barang yang dikonsumsi. Sebaliknya, makin sedikit pendapatan, makin berkurang jumlah barang yang dikonsumsi. Bila konsumsi ingin ditingkatkan sedangkan pendapatan tetap, terpaksa tabungan digunakan akibatnya tabungan berkurang.

Demikian pula kemampuan untuk investasi, bila tingkat bunga tinggi masyarakat terdorong untuk lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi. Sebaliknya, bila tingkat bunga rendah orang lebih cenderung menaikkan konsumsi.

Pengaruh Variabel Makro terhadap Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. Pengeluaran pemerintah terus berkembang sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah.  Menurut seorang ahli ekonomi perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan perkapita negara tersebut.

Pengaruh Variabel Makro terhadap Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Dengan kata lain, investasi dalam negeri ataupun luar negeri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adanya investasi didalam dan diluar dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran.

Pengaruh Variabel Makro terhadap Ekspor dan Impor

Ekspor adalah salah satu cara memperkenalkan produk Indonesia pada dunia. Kegiatan ini akan meningkatkan perekonomian Indonesia dimana produsen Indonesia dapat menjual barangnya ke luar negeri. Globalisasi mempermudah produsen dalam negeri dalam memperkenalkan produk dalam negeri. Kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri dimana dapat meningkatkan neraca pembayaran Indonesia.

Impor merupakan kegiatan yang membuat Indonesia menjadi negara konsumtif. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kasus bawang beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Indonesia sangat tergantung dengan bawang impor. Impor memang bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Impor barang dapat mendorong produsen dalam negeri bersaing dengan produk luar negeri. Dengan adanya kegiatan ini pun dapat meningkatkan devisa negara.

Ekspor dan impor merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, melihat SDA yang kita miliki sangat melimpah. Investasi dalam berbagai bentuknya memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian karena terciptanya investasi akan membawa pada kegiatan ekonomi tertentu. Untuk meningktakan ekspor dan impor maka pemerintah dan masyarakat harus menaruh perhatian penuh pada potensi-potensi daerah untuk kemajuan ekspor dan barang-barang komoditi ekspor maupun impor. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditunjang oleh sektor ekspor-impor yang signifikan.

ANDAI AKU MENJADI MENTERI PEREKONOMIAN

ANDAI AKU MENJADI MENTERI PEREKONOMIAN

Berandai-andai untuk menjadi seorang menteri perekonomian memanglah terlihat menarik, tapi sebagai menteri perekonomian kita harus bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di bidang perekonomian di Negara ini, jadi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menjadi menteri juga mengemban amanah yang cukup besar untuk menjadikan perekonomian di Negara kita menjadi lebih baik lagi.

Jika saya menjadi menteri perekonomian saya akan memperbaiki keadaan perekonomian yang ada sekarang. Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini terlihat tidak seimbang, dimana banyak terjadi ketimpangan antara status sosial dimana yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan tetap miskin, masyarakat yang kurang mampu kurang diperhatikan oleh negara. Sebelum memperbaikinya kita harus mengetahui permasalahan dari perekonomian itu sendiri. 

Masalah Perekonomian

Masalah yang paling menonjol saat ini yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan. Dalam masalah kemiskinan usaha pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok masih sering  terjadi kendala. Seperti dalam permasalahn beras, kita terkadang kekurangan pasokan dari negeri ini sendiri yang bisa dibilang mempunyai lahan yang luas yang seharusnya masih bisa dimanfaatkan untuk memproduksi beras. Indonesia bisa dibilang merupakan negara yang cukup berpotensi untuk menjadi negara yang hebat dalam ketahanan pangan. Karena sekarang sering terjadi masalah kekurangan bahan pangan seperti beras, akhirnya kita harus berulang-ulang mengimpor beras dan bahan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Itu merupakan salah satu masalah indonesia dari sekelumit masalah lainnya.

Selain itu masalah perekonomian selanjutnya yaitu mengenai masalah usaha mikro, pemerintah memang telah berusaha untuk meningkatkan usaha mikro atau usaha kecil. Usaha kecil seperti usaha rumah tangga, kerajinan tangan, makanan, dan industri mode terkadang dihadapkan pada persaingan yang tidak setara dengan produk–produk impor. Persaingan tidak setara ini muncul karena adanya perbedaan jumlah kekayaan modal yang dimiliki pengusaha kecil dengan pengusaha dari luar negeri. Dengan modal yang masih dibilang rendah usaha yang mereka lakukan hanya sebatas untuk menyambung hidup dan mempertahankan usahanya, mereka sulit untuk melakukan perluasan usaha maupun akumulasi modal.

Masalah yang lainnya itu tentang jalur distribusi, distribusi merupakan masalah perekonomian di indonesia yang perlu dibenahi, karena merupakan bagian penting dari sebuah kegiatan ekonomi. Lancar atau tidaknya jalur distribusi akan berpengaruh terhadap pasar dan kekuatan ekonomi masyarakat. Terkadang, jalur distribusi yang harus dilewati seseorang teralu panjang sehingga menyebabkan banyak biasa yang harus dikeluarkan dan menjadikannya masalah perekonomian yang ada si indonesia sudah menjadi kebiasaan. Sebagai contoh , harga cabai yang melonjak tinggi, itu disebabkan karena jalur distribusi cabai dari petani hingga ke pasar begitu panjang. Para petani tidak memiliki akses langsung ke pasar, sehingga harus melewati beberapa orang sebagai perantara yang memungkinkan terjadinya permainan harga.

Jika saya menjadi Menteri perekonomian yang saya akan lakukan adalah melakukan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia diantaranya membangun kerjasama dengan  kementrian yang lain untuk bersama-sama memecahkan masalah yang ada. Seperti untuk masalah beras, saya akan berkerja sama dengan menteri pertanian untuk mengadakan peningkatkan produktivitas pangan dalam Negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara ektensifikasi atau difersifikasi pertanian, bahkan dapat dilakukan dengan menambah luas lahan pertanian serta penggunaan mekanisasi dalam pengelolahan lahan. Disamping itu juga perlu adanya suatu bimbingan atau pelatihan dari pemerintah mengenai cara menigkatkan produktifitas pertanian. Apabila hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan baik maka masalah pangan yang terjadi sekarang ini di indnesia tidak akan terjadilagi, apabila terjadipun tidak akan separah ini.

Untuk mengatasi masalah permodalan usaha mikro, dan persaingan antara produk usaha mikro yang tidak setara dengan produk-produk impor

Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi Usaha Mikro, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Mikro sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar Usaha Mikro, atau antara Usaha Mikro dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, Usaha Mikro akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi Usaha Mikro baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

Atau mungkin sebenarnya Indonesia tidak perlu langkah-langkah atau kebijakan ekonomi. Yang kita perlukan adalah langkah terobosan dalam etika politik. Aparat kita miskin public service, miskin public accountability. Salah satu contoh langkah terobosan dalam etika politik adalah dengan mentransparankan asset para politisi dan birokrat. Setelah ada transparansi kekayaan para pejabat, langkah berikutnya, adalah memperbaiki gaji para birokrat agar mereka tidak korupsi dan melakukan kolusi. Tapi konsekuensinya, kalau korupsi, mereka ditindak tegas. Saya akan minta para eksekutif dan legislatif untuk mengumumkan kekayaan mereka. Kalau ternyata korupsi, ditindak tegas. Sebenarnya tidak sulit untuk melakukan hal ini asal ada political will untuk itu. Pelaksanaannya? Tinggal masalah teknis. Namun bila tidak ada iktikad untuk mewujudkan birokrasi dan aparat yang bersih, apapun ide brilian yang muncul akan sia-sia karena pikiran seolah-olah jalan, tapi itu artificial dan tidak efisien, tidak ilmiah, tidak normal.

Wajah Hukum Di Indonesia

Wajah Hukum di Indonesia

Wajah Hukum di Indonesia, bukanlah hal yang mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia pada saat sekarang-sekarang ini. Sebuah realita yang terjadi di ranah hukum Indonesia menggambarkan wajah hukum yang sulit untuk ditemui keadilan didalamnya. Dalam hukum di indonesia seperti berlaku hukum dimana yang kuat akan menang, dan sebaliknya yang lemah akan kalah. Entah dimana letak keadilan hukum indonesia, hal ini sangatlah tercermin pada perbandingan kasus-kasus korupsi  dan seorang rakyat biasa yang maling ayam atau sejenisnya. Sudah banyak sekali ketidakadilan hukum di negeri ini diperlihatkan, sudah terlalu banyak, Penegakan hukum yang berkeadilan hanya sebagai semboyan belaka yang dalam waktu singkat akan dilupakan.

Melihat hukum di indonesia masih sangatlah kurang dikarenakan masih minimnya mental dan jiwa para penegak hukum. Banyak kasus di negara ini yang belum sempat terselesaikan oleh adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan dan wewenang kekuasaan mereka. Begitu juga penegak hukum yang masih belum bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat di Indonesia.
Berbagai tindakan diskriminasi masih terlihat di negeri kita dimana para penegak hukum lebih mendahulukan keadilan kalangan atas di bandingkan keadilan kalangan bawah.
Hal ini disebabkan kalangan atas memiliki  Kekuasaan dan Materiil yang berlebih. Seperti bunyi hukum rimba yang kuat ialah yang menang.

Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki jiwa yang lemah dalam menegakkan keadilan. Dimana-mana menghalalkan segala cara yang mereka miliki hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Tanpa melihat akibatnya yang merugikan orang lain. Dapat dilihat secara jelas bahwa keadilan di indonesia masih sangatlah kurang. Saya malah berdapat bahwa keadilan di Indonesia hanyalah untuk kalangan tertentu saja dan keadilan untuk kalangan bawah bagi mereka hanyalah mimpi.

Seharusnya keadilan di Indonesia bisa lebih melihat mana yang benar dan mana yang salah dan tidak memihak kalangan apapun dalam menegakkan hukum yang bersalah ialah yang harus dihukum  agar keadilan di Indonesia bisa ditegakkan setinggi-tingginya. Seharusnya meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakan begitu pun dengan keadilan.

Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negri maupun luar negri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari kebaikan. Di awal tahun 2010 ini, kita dapat mengatakan semua institusi penegak hukum dalam proses pidana mendapat sorotan yang tajam.

Dari kepolisian kita akan mendengar banyaknya kasus penganiayaan dan pemerasan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oknum polisi pada saat proses penyidikan. Terakhir perihal kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Institusi kejaksaan juga tidak luput dari cercaaan, dengan tidak bisa membuktikannya kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, bahkan terakhir muncul satu kasus dimana jaksa gagal melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang baik setelah surat dakwaannya dinyatakan tidak dapat diterima. Adanya surat dakwaan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim, menunjukkan bahwa jaksa tersebut telah menjalankan tugasnya dengan dengan tidak profesioanl dan bertanggung jawab. Ironisnya tidak diterimanya surat dakwaan tersebut disebabkan karena hampir sebagian besar tanda tangan di berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan tanda tangan palsu. Akhirnya proses pidana sampai di tangan hakim (pengadilan) untuk diputus apakah terdakwa bersalah atau tidak. Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan masyarakat. Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat telah menyebabkan adanya berbagai aksi yang merujuk pada kekecewaan pada hukum. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait dengan merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga berlambang pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi hukum ini sempat menyeret nama pimppinan tertingginya sebagai salah satu mafia peradilan. Meskipun kebenarannya sampai saat ini belum terbukti, namun kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan masuk sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Jika kita sudah tidak percaya lagi pada pengadilan, pada institusi mana lagi kita akan meminta keadilan di negri ini?

Mafia peradilan ternyata tidak hanya menyeret nama hakim semata, tetapi justru sudah merebak sampai pegawai-pegawainya. Panitera pengadilan yang tugasnya tidak memutus perkara ternyata juga tidak luput dari jerat mafia suap. Bahkan kasus suap ini telah menyeret beberapa nama sampai ke pengadilan. Ironisnya mafia ini juga sampai ke tangan para wakil rakyat yang ada di kursi pemerintahan. Sungguh ironis sekali kenyataan yang kita lihat sampai hari ini, yang semakin membuat bopeng wajah hukum Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan betapa rusaknya hukum di Indonesia. Mungkin yang tidak mendapat sorotan adalah lembaga pemasyarakatan karena tidak banyak orang yang mengamatinya. Tetapi lembaga ini sebenarnya juga tidak dapat dikatakan sempurna. Lembaga yang seharusnya berperan dalam memulihkan sifat para warga binaan (terpidana) ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah narapidana yang melebihi dua kali lipat dari kapasitasnya menjadikan nasib narapidana juga semakin buruk. Mereka tidak tambah sadar, tetapi justru belajar melakukan tindak pidana baru setelah berkenalan dengan narapidana lainnya. Tentunya ini jauh dari konsep pemidanaan yang sesungguhnya bertujuan untuk merehabilitasi terpidana. Bahkan fakta yang ada hari ini, beberapa narapidana dengan leluasanya membuat “aturan” sendiri dengan merubah hotel prodeo tersebut menjadi hotel bak bintang lima.

Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum , ketidakhormatan pada hokum, ketidakpercayaan pada hokum, serta adanya penyalahgunaan hukum.

Memang sangatlah memprihatinkan membahas hukum di indonesia untuk waktu sekarang, karena memang sulit menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Karena telah banyak pelanggaran dalam penyelenggaraan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh para petinggi maupun sekelumit orang lainnya.